BANYUWANGI |mandhala.info — Ketidakhadiran berulang General Manager (GM) Pelindo dalam pembahasan penanganan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, memicu reaksi tegas dari Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara. GM Pelindo dinilai tidak hadir dalam pertemuan pembahasan krusial tersebut untuk kedua kalinya, padahal persoalan kemacetan di Ketapang menyangkut hajat hidup ribuan orang dan kepentingan nasional.
“Saya menyayangkan, GM Pelindo tidak hadir. Kemarin dipanggil tidak hadir, kali ini pun tidak hadir. Ini menyangkut hal yang sangat krusial—menyangkut nasib sopir, mengganggu aktivitas warga masyarakat Kabupaten Banyuwangi, bahkan kepentingan nasional,” tegas Made saat meninjau Dermaga Bulusan, Senin (7/9/2026).
Advertisement
Menurut Made, keterlibatan langsung pihak Pelindo sangat diperlukan karena persoalan kemacetan di Ketapang berkaitan erat dengan pengelolaan dan operasional kawasan pelabuhan. Ketidakhadiran pimpinan tertinggi di lapangan dinilai menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani masalah yang sudah menjadi keluhan luas masyarakat.
Karena itu, Made meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap GM Pelindo. “Pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan kepelabuhanan wajib hadir ketika penanganan kemacetan dibahas bersama lintas sektor. Perlu evaluasi GM Pelindo oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Tidak hanya menyoroti ketidakhadiran GM Pelindo, Made juga mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk lebih aktif mengambil peran dalam urusan kepelabuhanan. Ia menegaskan pemerintah daerah harus memiliki ruang intervensi ketika persoalan di pelabuhan berdampak langsung kepada masyarakat Banyuwangi.
“Sektor kepelabuhanan saat ini belum diurus oleh Kabupaten Banyuwangi, padahal ada kewenangan kepelabuhanan yang dari pusat diserahkan ke daerah. Maka saya mendorong dalam RAPBD nanti dibentuk BUMD kepelabuhanan di sini. Seperti yang sudah dilakukan Cilegon, itu akan jauh lebih baik,” ungkap Made.
Langkah ini dianggap strategis agar ke depan pemerintah daerah dapat langsung bertindak cepat dan tepat ketika muncul persoalan di lapangan, tanpa harus menunggu proses birokrasi yang berbelit-belit. Made mencontohkan kawasan dan lahan yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan, termasuk tanah milik ASDP yang fasilitasnya dibangun pemerintah provinsi, sebagai bukti perlunya keterlibatan aktif Pemkab Banyuwangi.
Dengan adanya tekanan tegas dari DPRD Banyuwangi ini, diharapkan pemerintah pusat segera menindaklanjuti dan memastikan pihak pengelola pelabuhan hadir serta bertanggung jawab penuh dalam setiap pembahasan penanganan kemacetan di Ketapang, demi kelancaran arus lalu lintas dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi secara menyeluruh.
Advertisement
