BANYUWANGI|mandhala.info — DPRD Kabupaten Banyuwangi menegaskan peran aktifnya sebagai wadah penampung dan perjuang aspirasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha jasa logistik. Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, memfasilitasi rapat dengar pendapat (hearing) strategis bersama Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) serta para pemangku kepentingan terkait, guna membahas tuntutan pengaktifan kembali jalur penyeberangan Ketapang–Lembar yang dinilai sangat mendesak bagi kelancaran arus logistik nasional.
Permohonan ini disampaikan langsung oleh Ketua ASLI, Selamet Barokah, yang mewakili ribuan sopir truk angkutan barang yang selama ini menanggung kerugian besar akibat antrean panjang dan waktu tunggu yang luar biasa lama—bisa mencapai empat hingga lima hari—di lintasan penyeberangan yang ada. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara materiil para sopir, tetapi juga menghambat distribusi barang secara nasional dan memicu kemacetan panjang di sepanjang jalur menuju pelabuhan.
Advertisement
“Kita hanya ingin penyeberangan Ketapang–Lembar kembali dibuka. Kita sudah berkali-kali mengajukan ke kementerian, namun hingga saat ini belum ada realisasi,” tegas Selamet Barokah. Para sopir menilai lintasan Ketapang–Lembar jauh lebih efisien dan biaya operasionalnya lebih murah dibandingkan harus menempuh jalur Jangkar–Lembar yang berjarak jauh lebih jauh dan memakan waktu. Selain itu, mayoritas sopir logistik juga berdomisili di Banyuwangi, sehingga jalur Ketapang–Lembar sangat relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Merespons aspirasi tersebut, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyatakan bahwa hearing ini memang diinisiasi atas permintaan para sopir logistik, dan DPRD hadir untuk memfasilitasi agar aspirasi mereka didengar dan dijawab secara transparan oleh seluruh pihak terkait. “Mereka meminta adanya peningkatan pelayanan demi kenyamanan para sopir, sehingga kita fasilitasi melalui hearing ini agar ada penjelasan yang jelas dari seluruh pihak terkait,” ungkap Made.
Dalam hearing tersebut, dijelaskan bahwa pembukaan kembali lintasan Ketapang–Lembar saat ini belum dapat diakomodir mengingat dermaga yang dulunya digunakan untuk jalur tersebut kini telah difungsikan sepenuhnya untuk pelayanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Meski demikian, DPRD Banyuwangi menegaskan akan terus mendorong komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan pihak ASDP serta instansi terkait untuk mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Sementara itu, Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi juga mengakui bahwa jalur penyeberangan Jangkar–Lembar saat ini sangat lesu, bahkan tinggal dua kapal yang masih beroperasi karena banyak pengusaha kapal yang mundur. Hal ini semakin memperkuat urgensi adanya alternatif jalur penyeberangan yang lebih efisien dan dekat bagi para sopir logistik.
DPRD Banyuwangi melalui kegiatan ini membuktikan bahwa lembaganya hadir benar-benar mendengar suara rakyat, memperjuangkan kepentingan yang sah, dan berupaya memastikan setiap kebijakan penyeberangan tidak hanya menguntungkan secara teknis, tetapi juga berpihak kepada ribuan pelaku logistik yang menjadi urat nadi perekonomian daerah dan nasional. DPRD Banyuwangi akan terus mengawal isu ini hingga ditemukan solusi yang memuaskan dan berkeadilan.
Advertisement
