BANYUWANGI|mandhala.info — DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (27/3/2026). Sidang paripurna yang berlangsung khidmat dan penuh tanggung jawab ini menjadi momentum penting untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun penuh, sekaligus menjadi cermin keberhasilan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono, didampingi Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto, dan dihadiri segenap anggota dewan dari lintas fraksi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah se-Kabupaten Banyuwangi.
Advertisement
“Mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, saya selaku Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Rapat Paripurna ini,” tegas Bupati Ipuk Fiestiandani di hadapan sidang paripurna.
Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang luar biasa dan melebihi target di berbagai sektor strategis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi naik signifikan dari 74,30 pada 2024 menjadi 75,17 di tahun 2025, dengan capaian 100,40 persen dari target yang ditetapkan. Persentase penduduk miskin turun dari 6,54 persen menjadi 6,13 persen atau mencapai 102,54 persen dari target. Indeks Gini menyempit dari 0,312 menjadi 0,290, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,03 persen menjadi 3,94 persen.
Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi melonjak tajam dari 4,68 persen pada 2024 menjadi 5,65 persen di tahun 2025—kenaikan 0,97 poin persentase dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir serta sepanjang periode RPJMD 2021–2026, dengan realisasi mencapai 115,31 persen dari target.
Sektor pendidikan mencatatkan Indeks Pendidikan 0,63 atau tercapai 101,61 persen, sementara sektor kesehatan menunjukkan Indeks Kesehatan 0,84 dengan capaian 107,69 persen. Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 3,28 juta menjadi 3,50 juta orang, dan wisatawan mancanegara melonjak dari 122,90 ribu menjadi 166,99 ribu orang.
Dari sisi keuangan daerah, Pendapatan Daerah yang ditetapkan Rp 3,511 triliun terealisasi Rp 3,600 triliun (102,54 persen). Belanja Daerah ditetapkan Rp 3,970 triliun terealisasi Rp 3,621 triliun (91,21 persen), dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat Rp 319,8 miliar.
Keberhasilan ini diperkuat dengan deretan penghargaan prestisius yang diraih Banyuwangi sepanjang 2025, antara lain: Kabupaten dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, Predikat Kabupaten Terinovatif se-Indonesia, Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik, Best Smart Branding Innovation Indonesia Smart Nation Award 2025, Most Inspiring Tourism Leader Wonderful Indonesia Award 2025, Pengelolaan JDIH Terbaik, Kabupaten Sehat Swasti Saba kategori Padapa, serta SPBE Terbaik se-Indonesia.
“Kami menyadari bahwa masih banyak yang harus dibenahi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu, segenap masukan dari Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang,” ungkap Bupati Ipuk menutup laporannya.
Penyampaian LKPJ ini menjadi bukti nyata tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. DPRD Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap langkah kebijakan, mengawal capaian yang telah diraih, serta memperbaiki kekurangan yang ada—sehingga Banyuwangi senantiasa bergerak maju dengan kinerja yang semakin kokoh, berdaya saing, dan berpihak sepenuhnya kepada kesejahteraan rakyat.
Advertisement
