BANYUWANGI|mandhala.info— DPRD Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah strategis dan tegas untuk mengatasi kemacetan panjang yang menahun di kawasan Pelabuhan Ketapang. Melalui Komisi IV, DPRD secara resmi mendorong pembangunan dermaga baru di kawasan Bulusan sebagai jawaban konkret atas keterbatasan kapasitas pelabuhan yang selama ini menjadi akar utama penumpukan kendaraan di jalur penyeberangan Jawa–Bali.
Langkah ini diambil menyusul hasil inspeksi mendadak yang dilakukan langsung ke lokasi. Dari evaluasi mendalam, keterbatasan jumlah dan kapasitas dermaga yang melayani arus penyeberangan terbukti menjadi pemicu utama kemacetan yang kerap memakan waktu berjam-jam, merugikan ribuan pengguna jasa, serta mengganggu roda ekonomi masyarakat Banyuwangi dan kepentingan nasional.
Advertisement
“Kami mendorong pembangunan dermaga baru di area Pelabuhan Bulusan untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Ketapang,” tegas anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Suwito, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyelesaikan persoalan krusial ini.
Pembangunan dermaga baru di kawasan Bulusan juga diproyeksikan memberikan dampak ganda yang strategis: selain mengurai kepadatan lalu lintas, kehadiran fasilitas baru ini berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi, mengingat status aset lahan yang akan digunakan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan yang dinilai sangat mendesak, DPRD Banyuwangi berencana menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). “Pelaksanaan pembangunan melalui pemerintah atau Danantara dinilai bisa lebih cepat dibandingkan swasta yang terkendala proses perizinan panjang,” tambahnya, menegaskan urgensi percepatan proyek ini.
Namun demikian, DPRD Banyuwangi juga menekankan pentingnya keseimbangan kapasitas di kedua sisi penyeberangan. Penambahan dermaga di Banyuwangi harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan kapasitas di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. “Jangan sampai dermaga di Banyuwangi ada 12 sementara di Gilimanuk hanya 9, karena itu justru akan menimbulkan kemacetan baru,” tegas Suwito.
Hasil temuan ini telah dibahas secara lintas sektor bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Polresta Banyuwangi. Selain pembangunan dermaga baru, DPRD juga mendorong peningkatan kapasitas armada kapal penyeberangan serta perbaikan fasilitas pelabuhan yang dikelola pemerintah provinsi.
Dengan kombinasi penambahan dermaga, peningkatan kapasitas kapal, dan perbaikan infrastruktur penunjang secara menyeluruh, DPRD Banyuwangi berharap masalah kemacetan kronis di jalur penyeberangan Jawa–Bali dapat teratasi secara berkelanjutan, menjamin kelancaran arus barang dan jasa, serta mengembalikan kenyamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat pengguna jasa penyeberangan.
Advertisement
