BANYUWANGI|mandhala.info – DPRD Kabupaten Banyuwangi menegaskan sikap tegas terkait penanganan masalah pendidikan di wilayahnya, dengan meminta Gubernur Jawa Timur segera mengisi posisi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Banyuwangi dengan figur yang berasal dari daerah setempat. Permintaan ini disampaikan pada Juli 2026, didasari ketidakpuasan atas kinerja pejabat yang menjabat selama ini yang dinilai sering absen dalam rapat dengar pendapat di DPRD.
Ketidakhadiran pejabat tersebut secara berulang kali dianggap menghambat koordinasi cepat yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan jenjang SMA dan SMK di Banyuwangi. DPRD menilai, figur lokal lebih memahami karakter, kondisi, serta tantangan pendidikan di daerah ini, sehingga mampu merespons setiap permasalahan dengan cepat, tepat, dan tanpa sekat birokrasi yang berjarak.
Advertisement
“Kami tidak bisa terus-menerus menunda penyelesaian masalah pendidikan hanya karena pejabat yang berwenang tidak hadir saat dibutuhkan. Koordinasi yang lambat berarti mengorbankan masa depan ribuan siswa. Oleh karena itu, DPRD Banyuwangi meminta tegas kepada Gubernur Jawa Timur agar posisi tersebut diisi oleh putra daerah yang paham kondisi lapangan dan siap hadir setiap saat,” tegas pernyataan resmi DPRD Banyuwangi.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan DPRD Banyuwangi dalam menjaga kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, sekaligus menegaskan bahwa keterwakilan daerah dalam posisi strategis sangat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, responsivitas, dan kinerja pemerintahan yang efektif di tingkat masyarakat.
Advertisement
