BATAM l mandhala.info — Satuan Tugas PMI Bakti Tuah Madani Provinsi Kepulauan Riau menghadiri Rapat Koordinasi Nasional mengenai Penguatan Kebebasan Sipil, Hak Berserikat, dan Kebebasan Berkumpul yang digelar di Hotel Swiss-Bel Harbour Bay, Batam, Rabu (19/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pemerintah pusat dalam memperkuat fondasi demokrasi sekaligus menciptakan iklim investasi nasional yang lebih kondusif dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut diadakan dengan tujuan merumuskan strategi nasional yang menempatkan kebebasan sipil sebagai salah satu indikator utama dalam stabilitas sosial-politik. Stabilitas tersebut diyakini akan meningkatkan persepsi positif investor terhadap Indonesia, terutama di tengah dinamika global yang menuntut negara-negara berkembang untuk memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.
Advertisement
Advertisement
Satgas PMI Bakti Tuah Madani Kepri diwakili oleh Sekretaris Jenderal Satgas, Abdul Azis Nasution, didampingi unsur Humas, Puji Prihatin dan Said Zulputra. Kehadiran perwakilan Satgas PMI tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam mendukung kebijakan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan demokrasi.
Dalam kesempatan itu, Abdul Azis Nasution menyampaikan bahwa forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, kebebasan sipil yang terlindungi merupakan prasyarat bagi tumbuhnya kepercayaan publik dan dunia usaha. “Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, memastikan bahwa ruang demokrasi tetap terjaga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional,” ujarnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, serta Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Dr. Arudji Anwar, SH., MH. Dalam paparannya, Brigjen Arudji Anwar menekankan bahwa kebebasan sipil yang sehat dan terukur tidak hanya menjadi bagian dari amanat konstitusi, tetapi juga berperan vital dalam membangun kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya membuka ruang dialog yang konstruktif antara negara dan masyarakat sipil agar tercipta hubungan yang harmonis serta mampu menyelesaikan tantangan sosial secara kolaboratif. “Organisasi kemasyarakatan merupakan mitra strategis pemerintah. Karena itu, penguatan kapasitas dan pembinaan terhadap ormas harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan,” jelasnya.
Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, terutama melalui sektor perdagangan, investasi, dan industri maritim, dianggap memiliki posisi strategis dalam implementasi kebijakan penguatan kebebasan sipil tersebut. Lingkungan sosial yang stabil serta partisipasi masyarakat yang aktif dinilai akan menjadi modal kuat dalam menjaga pertumbuhan investasi di wilayah perbatasan itu.
Melalui rakor ini, diharapkan tersusun langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus memastikan bahwa kebebasan sipil tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan bersama
