Natuna|mandhala.info-Ironisnya, di tengah semangat reformasi dan transparansi yang terus digaungkan di tingkat nasional, resistensi terhadap kritik justru masih kerap terjadi di tingkat daerah. Ketidakmauan menerima kritik bukan saja mengerdilkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mengasingkan pemimpin dari aspirasi dan suara rakyatnya sendiri.
Sikap defensif dan elitis bukanlah solusi atas kritik publik. Sebaliknya, kritik yang tajam dan konstruktif justru dapat menjadi penuntun menuju arah kebijakan yang lebih baik—asalkan ditanggapi dengan jiwa besar dan keterbukaan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Natuna Baharullazi juga menyayangkan sikap Bupati Natuna yang dinilai kurang responsif terhadap kritik dari media dan masyarakat. Sikap demikian, menurutnya, justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, serta menghambat terciptanya pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
