BANYUWANGI|mandhala.info— Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (6/10/2026), menjadi ajang penegasan cermat dari Fraksi Golkar. Menyikapi tiga Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten, Fraksi Golkar memberikan apresiasi sekaligus catatan tajam: setiap peraturan yang lahir harus membawa perbaikan nyata, bukan sekadar mengganti dokumen lama tanpa terobosan yang membumi.
Ketua Fraksi Golkar H. Mochammad Zaenul Arifin, S.M. dan Juru Bicara Marifatul Kamila, S.H. menyampaikan pandangan yang mendalam, teliti, dan tak berbelit-beli.
I. RAPERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN: JANGAN HANYA GANTI “BAJU” PERATURAN
Fraksi Golkar menyambut baik langkah ini, namun menegaskan secara lugas:
“Perda Nomor 5 Tahun 2011 sudah tidak memadai. Tapi penggantiannya tidak boleh sekadar pergantian baju tanpa terobosan yang aplikatif. Raperda baru harus menyelesaikan persoalan pendidikan yang nyata, bukan sekadar menyusun norma di atas kertas.”
Catatan cermat Fraksi Golkar:
– ✅ Lengkapi Rujukan Hukum: Tambahkan Permendagri No. 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen — agar kewajiban perlindungan serta kesejahteraan pendidik memiliki landasan yang kuat.
– ✅ “Inklusif & Merata” Harus Berarti Nyata: Kata ini tidak boleh kosong. Artinya: anggaran dan fasilitas wajib sampai ke wilayah pinggiran, daerah pegunungan, serta Anak Berkebutuhan Khusus. Tidak boleh ada yang tertinggal.
– ✅ Transparansi BOS & Nihil Pungutan Liar: Gedung megah tak berarti tanpa guru yang sejahtera dan kompeten. Pengelolaan dana sekolah harus terbuka — satu rupiah pun tidak boleh hilang.
– ✅ Koordinasi CSR Dunia Usaha: Dukungan perusahaan harus terencana, terkoordinasi, dan tidak tumpang tindih program pemerintah. Mekanisme pelaporan dan pengawasan wajib jelas agar manfaatnya tepat sasaran.
– ❓ Pertanyaan Pokok: Apa saja secara spesifik kekurangan dan kegagalan Perda lama yang akan diperbaiki? Mohon dipaparkan secara konkret — agar kita tahu persis masalah apa yang dipecahkan.
– ⚙️ Pembahasan Mendalam: Libatkan guru, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan di Panitia Khusus. Pendidikan bukan arena uji coba — aturan ini harus tepat sasaran.
II. RAPERDA PENETAPAN DESA: DATA HARUS TERVERIFIKASI, WARGA TIDAK DIRUGIKAN
Kepastian hukum adalah fondasi, namun ketepatan data adalah kuncinya:
– ✅ Verifikasi Data Wajib Mutlak: Nama desa, kode, luas, batas wilayah — semua harus dicek bersama pemerintah desa dan instansi teknis. Jangan sampai Perda sudah sah, lalu muncul sengketa administratif di lapangan.
– ⚖️ Jalan Keluar Sengketa Batas: Jika ditemukan perbedaan data atau perselisihan lama, bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Warga tidak boleh dirugikan karena ketidakjelasan batas wilayah.
– 🏡 Hak Warga Dijaga: Penetapan desa tidak boleh mengganggu administrasi kependudukan, kepemilikan tanah, akses pelayanan, maupun hak pembangunan masyarakat.
– 📋 Perlindungan Aset Desa: Apakah Raperda ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk sertifikasi dan perlindungan aset yang batasnya belum jelas? Aset milik warga tidak boleh hilang karena lemahnya aturan.
III. PERUBAHAN PAJAK DAERAH: TINGKATKAN PAD SECARA ADIL — JANGAN BEBANI RAKYAT
Fraksi Golkar mengapresiasi penyesuaian kebijakan, namun menegaskan prinsip yang tak bisa ditawar:
– 📊 Proyeksi Terbuka: Berapa target tambahan Pendapatan Asli Daerah? Dari objek apa? Bagaimana perhitungannya? Semua harus dipaparkan secara transparan.
– 🔍 Perluas Basis, Bukan Naikkan Tarif Saja: PAD tidak boleh dikejar hanya dengan membebani masyarakat. Perbaiki pendataan, digitalisasi, tutup kebocoran, tingkatkan kepatuhan — inilah sumber pendapatan yang sehat.
– ⚖️ Jangan Tekan Ekonomi Rakyat: Ukur dampaknya terhadap UMKM, pariwisata, petani, nelayan. Jika beban pajak justru menekan aktivitas ekonomi, pada akhirnya penerimaan daerah pun akan menurun.
– 💡 Pelayanan Sebagai Balasannya: Rakyat membayar pajak berhak mendapat pelayanan yang lebih baik. Setiap kenaikan pendapatan harus diikuti peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh warga.
– 🔄 Siap Koreksi: Jika ditemukan dampak yang tidak diharapkan, pemerintah harus berani dan memiliki ruang untuk memperbaiki kebijakan. Evaluasi adalah kewajiban berkelanjutan.
Penegasan Penutu
“Kami mendukung peningkatan kapasitas fiskal Banyuwangi, tetapi harus dibangun di atas ekonomi yang sehat, kepatuhan yang tumbuh, dan pelayanan yang membaik. Demikian pula dengan pendidikan dan penetapan desa — semua harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar memenuhi ketentuan formal.”
Fraksi Golkar meminta tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah atas seluruh catatan tersebut agar pembahasan lanjut menghasilkan peraturan yang kuat, adil, dan benar-benar bermanfaat bagi Banyuwangi.
Advertisement
