BANYUWANGI|mandhala.info— Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (6/10/2026), menjadi panggung penegasan arah kebijakan daerah. Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum yang mendalam dan kritis terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten — Penyelenggaraan Pendidikan, Penetapan Desa, serta Perubahan Kedua Pajak dan Retribusi Daerah.
Ketua Fraksi Gerindra, Suwito (dibacakan bersama Drs. H. Suprayogin), menegaskan: peraturan lahir bukan sekadar untuk disimpan, melainkan untuk dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
I. RAPERDA PENDIDIKAN: ATURAN BAIK, TAPI HARUS NYATA DI LAPANGAN
Fraksi Gerindra mengapresiasi landasan hukum yang kokoh, namun menegaskan tegas: keindahan naskah tak berarti jika kesenjangan tetap terjadi.
“Regulasi tidak cukup hanya baik di atas kertas. Yang jauh lebih penting: bagaimana menjawab persoalan nyata di lapangan. Jangan sampai sekolah di kota lengkap fasilitasnya, sementara di desa masih kekurangan ruang kelas, buku, dan tenaga pengajar.”
Enam catatan tegas Fraksi Gerindra:
1. Pemerataan Akses: Pemerintah wajib memetakan kebutuhan pendidikan sampai tingkat desa — bukan hanya hitung jumlah murid, tapi jaminan gedung, guru, sanitasi, perpustakaan, laboratorium, hingga akses bagi anak berkebutuhan khusus.
2. Kesejahteraan Guru: Aturannya sudah ada, kini buktikan dengan peningkatan kompetensi, pemerataan penempatan, dan penghargaan nyata bagi guru yang berbakti di daerah terjauh.
3. Sarana Prasarana: Bangun berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar usulan. Inventarisasi berkala wajib dilakukan agar anggaran tepat sasaran.
4. Madrasah & Lembaga Masyarakat: Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam akses program, bantuan, dan peningkatan mutu. Semua bagian dari ekosistem pendidikan Banyuwangi.
5. Anggaran 20% Harus Bermutu: Bukan sekadar memenuhi kuantitas, tapi pastikan setiap rupiah benar-benar kembali meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan. Bantuan sosial harus transparan, terukur, dan mudah diakses.
6. Pengawasan Berhasil: Jangan hanya administrasi kertas. Tetapkan indikator yang jelas — ukur apakah anak-anak benar-benar belajar lebih baik.
“Membangun pendidikan pada hakikatnya adalah membangun manusia Banyuwangi dan menyiapkan masa depan daerah. Setiap rupiah anggaran harus kembali kepada anak-anak.”
II. RAPERDA PENETAPAN DESA: 189 DESA TETAP DIPERTAHANKAN, TAPI JANGAN BERHENTI PADA ADMINISTRASI
Fraksi Gerindra menyetujui penetapan 189 desa di 25 kecamatan sebagai dasar hukum yang kuat. Namun peringatannya tegas:
“Penetapan desa bukan sekadar memberi nama dan batas wilayah. Harus diikuti kepastian pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan kepentingan warga desa. Jangan sampai statusnya jelas, tapi hak dan kesejahteraannya kabur.”
– Batas wilayah ditetapkan secara transparan, melibatkan pemerintah desa dan masyarakat — cegah sengketa di kemudian hari.
– Perubahan nama atau status desa dilakukan secara hati-hati, objektif, dan mempertimbangkan sejarah serta kepentingan warga.
– Desa harus menjadi pusat pelayanan dan penggerak pembangunan dari bawah — bukan sekadar objek kebijakan dari atas.
III. PAJAK DAERAH: KEMUDAHAN HARUS DIAWAL AGAR TIDAK MERUGIKAN DAERAH
Fraksi memahami arah perubahan dan mendukungnya dengan catatan tegas:
– ✅ BPHTB: Penghapusan pembatasan NPOPTKP menjadi kemudahan bagi warga membeli rumah pertama — harus dipantau agar manfaatnya benar sampai ke rakyat.
– ✅ Tarif Rumah Kost Turun dari 10% ke 5%: Langkah mendukung pelaku usaha masyarakat — ciptakan iklim yang sehat.
– ⚠️ Penambahan Tarif Baru: Sesuaikan dengan kemampuan warga, jangan membebani. Tetap jaga transparansi.
– ⚖️ Prinsip Utama: Perubahan kebijakan fiskal tidak boleh hanya mengejar pendapatan daerah. Harus memberi keadilan, kemudahan, dan manfaat nyata bagi warga Banyuwangi.
Penegasan Akhir
“Kami mendukung ketiga Raperda ini untuk dibahas dan disempurnakan. Namun satu hal yang kami tekankan: aturan yang lahir harus berpihak pada rakyat. Bukan di atas kertas saja — tetapi di kehidupan nyata setiap warga Banyuwangi.”
Demikian pandangan Fraksi Gerindra demi Banyuwangi yang maju, merata, dan berkeadilan.








