Natuna|mandhala.info – Polemik pernyataan yang menyebut istilah “wartawan abal-abal” kini memasuki babak baru.
Tidak lagi sekadar menjadi perdebatan di ruang percakapan digital, isu ini berkembang menjadi solidaritas terbuka insan pers Natuna yang siap menempuh jalur hukum dan membawa persoalan tersebut ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
Sejumlah wartawan menilai pernyataan tersebut bukan sekadar opini, melainkan bentuk pelabelan yang merendahkan dan berpotensi mencederai kehormatan profesi secara kolektif. Reaksi keras pun bermunculan dari berbagai organisasi dan komunitas jurnalis lintas media.
“Ini bukan persoalan pribadi. Ini menyangkut marwah profesi wartawan. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di daerah,” tegas salah satu perwakilan jurnalis Natuna.
Eskalasi ke Tingkat Provinsi
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa beberapa wartawan di Kepulauan Riau mulai melakukan komunikasi internal.
Solidaritas lintas kabupaten/kota menguat, dan tidak menutup kemungkinan polemik ini akan dibahas dalam forum resmi tingkat provinsi.
Jika tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dalam waktu dekat, insan pers Natuna menyatakan siap menggalang dukungan lebih luas.
⚖️ Laporan ke APH Sedang Dikaji
Lebih jauh, sejumlah wartawan mengonfirmasi bahwa langkah hukum kini tengah dikaji serius.
Mereka mempertimbangkan untuk melaporkan pernyataan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila dinilai memenuhi unsur dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap profesi.
“Kritik itu sah. Tapi labelisasi tanpa dasar yang jelas adalah hal berbeda. Jika perlu, kami akan tempuh jalur hukum,” ujar salah satu wartawan senior.
📰 Ketegangan dengan Dampak Lebih Luas
Pengamat komunikasi publik menilai, polemik ini berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka antara unsur pemangku kepentingan dan komunitas pers apabila tidak segera diselesaikan secara bijak.
Isu ini kini tak lagi sekadar soal istilah, tetapi telah menyentuh isu yang lebih besar: penghormatan terhadap profesi jurnalistik dan iklim demokrasi daerah.
Yang pasti, gelombang solidaritas insan pers Natuna telah terbentuk dan arah selanjutnya akan sangat menentukan dinamika hubungan antara media dan pemangku kepentingan di Kepulauan Riau.







