Natuna|mandhala.info – 14 februari 2026 ,Sebuah pernyataan bernada kontroversial yang beredar di grup WhatsApp Berita Natuna Grup menuai reaksi dari sejumlah insan pers di Kabupaten Natuna.
Dalam pesan tersebut, seorang oknum menyebut adanya “wartawan abal-abal” yang dinilai merusak dan menghambat pembangunan daerah.
Advertisement
Dalam tangkapan layar yang beredar, oknum tersebut juga menyatakan bahwa seiring semakin bersihnya pengelolaan Pemkab Natuna, ruang gerak “wartawan abal-abal” akan semakin sempit dan tidak lagi mendapat tempat. Bahkan, dalam narasinya turut disinggung soal rezim lama yang disebut korup serta mengaitkannya dengan keberadaan oknum wartawan.
Pernyataan itu dinilai sejumlah jurnalis sebagai bentuk generalisasi yang berpotensi mencemarkan nama baik profesi wartawan. Pasalnya, penggunaan istilah “wartawan abal-abal” tanpa menyebutkan identitas maupun bukti yang jelas dapat menimbulkan stigma negatif terhadap insan pers secara luas.
Beberapa awak media menyayangkan narasi tersebut karena dianggap tidak mencerminkan semangat kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.
Mereka menegaskan bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum tertentu, seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang tepat, seperti Dewan Pers, bukan melalui opini terbuka yang dapat menimbulkan persepsi buruk terhadap profesi wartawan secara umum.
“Kalau ada wartawan yang melanggar aturan atau kode etik, silakan dilaporkan sesuai mekanisme. Jangan menyamaratakan seolah-olah semua wartawan tidak profesional,” ujar salah satu jurnalis yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang bersangkutan terkait maksud dan tujuan pernyataan tersebut.
Namun, polemik ini kembali mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi di ruang publik, terutama dalam menyampaikan kritik agar tidak berujung pada dugaan pencemaran nama baik.
Insan pers di Natuna pun berharap situasi ini dapat disikapi secara dewasa dan bijak, dengan mengedepankan dialog serta penghormatan terhadap profesi masing-masing demi menjaga kondusivitas daerah.
Advertisement
