BATAM | Mandhala.info_ Praktik dugaan pemerasan berkedok profesi jurnalis kembali mencoreng dunia pers. Seorang oknum yang mengaku sebagai Pimpinan Redaksi (Pimred) media online Sorot Nusantara bernama Dikot Mahatur Purba dilaporkan secara sepihak memaksa dan meminta sejumlah uang kepada sejumlah pengusaha di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (11/11/2026).
Modus yang dijalankan oknum tersebut terbilang meresahkan. Berdasarkan bukti percakapan dan tangkapan layar (screenshot) yang beredar luas di tengah masyarakat dan kalangan dunia usaha.
Dikot juga diduga kerap menjadikan pemberitaan sebagai alat ancaman untuk memuluskan kepentingan pribadinya.
Ancaman Nyata: “Tidak Diberi Uang, Berita Negatif Ditayangkan”
Ironisnya, dugaan pemerasan ini disertai dengan sikap arogan. Jika permintaan sejumlah uang yang diajukan tidak dipenuhi oleh pengusaha, oknum tersebut secara sengaja membalasnya dengan menerbitkan narasi pemberitaan yang bersifat menyudutkan, tendensius, dan negatif di media tempatnya bernaung.
Dalam salah satu bukti screenshot percakapan yang beredar, oknum tersebut bahkan secara terang-terangan menunjukkan gelagat intimidasi dengan membawa-bawa jabatan dan medianya untuk menekan korban “Buka aja di media Sorot Nusantaranews, saya Pimred,” demikian bunyi kalimat ancaman yang dilontarkan oleh Dikot dalam percakapan tersebut.
Tidak berhenti sampai di situ, dalam percakapan lain yang kini menjadi sorotan publik, oknum tersebut secara mendesak meminta tambahan dana agar ditransfer ke rekening pribadinya.
Ketika korban menolak atau mengabaikan permintaan tersebut, respons yang ditunjukkan sarat akan emosi, mulai dari melontarkan nada marah hingga berujung pada publikasi pemberitaan negatif di medianya sebagai bentuk pembalasan.
Ciderai Kode Etik Jurnalistik dan Merusak Marwah Pers.
Tindakan tercela ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Praktik semacam ini dinilai mencederai marwah pers nasional serta melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Seorang wartawan atau pimpinan media seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, serta integritas dalam menjalankan kontrol sosial, dan bukan justru memanfaatkan profesi mulia tersebut sebagai alat pemerasan demi keuntungan pribadi (oknum wartawan hitam atau kerap disebut wartawan gadungan/pemeras).
Hingga berita ini disiarkan, pihak-pihak terkait dari unsur penegak hukum serta organisasi profesi jurnalis di Batam didorong untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan pemerasan dan penyalahgunaan profesi ini demi membersihkan dunia pers dari oknum-oknum yang merusak citra media massa.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepri mengaku kecewa dan sangat menyayangkan sikap buruk tersebut dilakukan oleh seorang Pemimpin Redaksi.
Ia mengatakan, bukan satu hal yang mudah untuk menjadi seorang pimpinan redaksi disebuah media, pasalnya harus memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Tingkat Utama.
“Ini saya perhatikan, membuat berita hanya opini tanpa narasumber yang jelas, tentu saja rilis tersebut tidak layak untuk ditayangkan, apalagi tujuannya hanya untuk menjastis seseorang,” ungkapnya.
Th/Jurnalis
Advertisement
