SUNGAI PENUH |mandhala.info – Aksi demonstrasi yang digelar kelompok Cipayung dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kerinci–Sungai Penuh dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sungai Penuh, Minggu (8/11/2026), berujung bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan.
Bentrokan tersebut terjadi setelah massa aksi dihadang oleh aparat keamanan saat hendak menyampaikan aspirasi. Situasi kemudian memanas hingga menyebabkan sejumlah peserta aksi dilaporkan menjadi korban dugaan tindakan represif aparat kepolisian.
Dalam insiden tersebut, sedikitnya tiga kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kerinci–Sungai Penuh dilaporkan menjadi korban. Di antara korban tersebut terdapat kader Korps PMII Putri (KOPRI) yaitu Bendahara PC PMII Kerinci–Sungai Penuh.
Peristiwa ini mendapat kecaman keras dari Ketua Umum PC PMII Kerinci–Sungai Penuh, Mosri Efendi. Ia menilai tindakan aparat dalam mengamankan aksi demonstrasi tidak boleh mengabaikan hak konstitusional mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Mosri menegaskan bahwa mahasiswa turun ke jalan bukan untuk menciptakan kerusuhan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, tindakan yang berpotensi mencederai peserta aksi merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kami mengecam keras tindakan represif aparat terhadap massa aksi. Sangat disayangkan, mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi justru harus berhadapan dengan tindakan yang mengancam keselamatan mereka. Terlebih, tiga kader PMII kami dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa ini,” tegas Mosri Efendi.
Ia juga meminta Kapolres Kerinci agar tidak menutup mata terhadap peristiwa tersebut dan segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Evaluasi terhadap personel yang terlibat serta pemeriksaan secara transparan harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Jangan sampai momentum peringatan HUT Kota Sungai Penuh justru meninggalkan catatan buruk bagi demokrasi. Perayaan hari jadi daerah seharusnya menjadi ruang refleksi atas kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan justru diwarnai insiden yang mencederai kebebasan menyampaikan pendapat,” lanjutnya.
PC PMII Kerinci–Sungai Penuh menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Aparat keamanan memiliki kewajiban menjaga ketertiban sekaligus melindungi keselamatan seluruh peserta aksi.
PMII juga mendesak agar dugaan tindakan represif tersebut diusut secara transparan, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dimintai pertanggungjawaban, serta korban mendapatkan perhatian dan penanganan yang layak.
Demokrasi bukan tentang seberapa kuat aparat menghadang massa, tetapi tentang seberapa besar negara mampu menghormati suara rakyat. Aspirasi tidak boleh dibungkam, dan kekerasan tidak boleh menjadi jawaban atas kritik
Advertisement
