BANYUWANGI|mandhala.info , 25 SEPTEMBER 2026 — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyampaikan penjelasan menyeluruh dan terperinci terhadap seluruh pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat, Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menjawab satu per satu pertanyaan, catatan, dan masukan dari enam Fraksi — PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Golkar, Nasdem-PPP, dan Gerindra — dengan data yang akurat, penjelasan yang transparan, serta komitmen yang tegas!
📊 SILPA Rp 319,88 MILYAR: BUKAN KEBOCORAN, MELAINKAN SUMBER PEMBIAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN TEPAT SASARAN
Advertisement
Menjawab sorotan utama Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menegaskan: SILPA sebesar Rp 319,88 Miliar bukan tanda kelemahan perencanaan, melainkan gabungan dari pelampauan penerimaan pendapatan, efisiensi kegiatan, sisa dana spesifik grant, serta sisa pemanfaatan pinjaman daerah. Seluruhnya kini diarahkan untuk:
– ✅ Tunjangan Profesi Guru & Tambahan Penghasilan Guru Rp 49,1 Miliar
– ✅ Kekurangan Gaji ke-13 & 14 PPPK Rp 21,2 Miliar
– ✅ Sisa Dana Spesifik Grant Rp 19,1 Miliar
– ✅ Sisa BLUD RSUD Blambangan Rp 27,9 Miliar
– ✅ Dana Kapitasi Puskesmas Rp 10,2 Miliar
– ✅ Utang Belanja & Penyediaan Fisik Rp 11,1 Miliar
– ✅ Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial Rp 78,4 Miliar
“Kami akan memperkuat akuntabilitas perencanaan, menetapkan target kinerja yang terukur, serta merasionalkan pagu anggaran sesuai kebutuhan nyata. Tidak ada lagi anggaran yang mengendap tanpa arah yang jelas,” tegas Bupati.
💰 KENAIKAN PAD Rp 51,85 MILYAR: DARI EKSTENSIFIKASI & INTENSIFIKASI — BUKAN MEMBEBANI RAKYAT!
Terkait kenaikan PAD menjadi Rp 852,7 Miliar, Eksekutif menjelaskan rinciannya secara transparan:
– Pajak daerah naik Rp 5 Miliar → Rp 452,8 Miliar
– Retribusi naik Rp 34,9 Miliar → Rp 328,6 Miliar (termasuk Rp 29,9 Miliar dari BLUD RSUD Blambangan)
– Pengelolaan kekayaan daerah naik Rp 11,9 Miliar → Rp 36,9 Miliar
Langkah ini dilakukan melalui pendataan objek baru, pemutakhiran basis data, penguatan pengawasan, dan digitalisasi pembayaran — bukan menambah beban baru kepada masyarakat tanpa dasar hukum. Ekstensifikasi dilakukan secara selektif, memastikan potensi yang memang menjadi hak daerah dikelola secara tertib dan adil.
🛡️ DANA DESA TURUN Rp 115,4 MILIAR — KAMI TETAP JAGA KEMAJUAN DESA!
Menanggapi penurunan bantuan keuangan ke desa, Bupati menegaskan:
– Efisiensi ini merupakan dampak kebijakan pusat, namun Pemkab tidak membiarkan desa terhenti
– Tambahan bantuan keuangan khusus ke desa sebesar Rp 15 Miliar disiapkan sebagai penyangga
– Sinergitas program antara perangkat daerah dan desa diperkuat agar pembangunan tetap berjalan
– Dana sosial Rp 15 Miliar diarahkan tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan
“Kesejahteraan masyarakat pedesaan tetap menjadi prioritas kami. Penurunan dari pusat tidak boleh menghentikan langkah kemajuan desa,” ujar Bupati.
📈 PERTUMBUHAN EKONOMI & KEMANDIRIAN FISKAL: JALAN PANJANG 2027–2029 DIBENTUK SEKARANG
Eksekutif menyampaikan pandangan strategis jangka panjang:
– Pertumbuhan ekonomi tidak diukur dari besaran belanja semata, melainkan dari konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas usaha
– Kemandirian fiskal dibangun melalui tiga pilar: meningkatkan PAD, mengoptimalkan aset idle, memperkuat BUMN
– Target PAD ke arah Rp 930 Miliar menjadi bahan kajian dan penguatan strategi pendapatan
– Belanja infrastruktur tetap dijaga meski proporsi menurun akibat hilangnya DAK Fisik — PAD dimaksimalkan untuk menutupi celah tersebut
– Tax Mapper kini digunakan oleh 230 pengguna — pengawasan berbasis data semakin ketat dan transparan
⚡ BELANJA TAMBAHAN Rp 217,7 MILIAR: DIPASTIKAN BEKERJA UNTUK RAKYAT!
– Belanja modal naik Rp 86,11 Miliar — jalan, irigasi, gedung dibangun untuk konektivitas dan pemerataan
– Belanja barang dan jasa Rp 173,96 Miliar bukan untuk birokrasi, melainkan untuk pariwisata, UMKM naik kelas, promosi daerah, dan pelayanan publik
– Sisa waktu kurang dari 90 hari — percepatan pelaksanaan dijalankan dengan ketat agar tidak ada lagi anggaran yang kembali mengendap
– Pengeluaran pembiayaan naik Rp 25,64 Miliar — murni untuk pembayaran cicilan pokok utang sesuai jadwal, menjaga kredibilitas keuangan daerah
🔴 KESIMPULAN: KESATUAN TUJUAN UNTUK BANYUWANGI YANG MAJU!
Penjelasan menyeluruh ini menutup rangkaian pandangan umum dan membuka jalan menuju pembahasan teknis yang lebih mendalam di Panitia Khusus. Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menutup dengan:
“Setiap rupiah yang kita kelola adalah amanat rakyat. Tidak boleh ada yang terbuang, tidak boleh ada yang tersesat, tidak boleh ada yang tertunda. Bersama DPRD, kita pastikan Perubahan APBD 2026 ini bukan sekadar dokumen — melainkan aksi nyata yang dirasakan oleh setiap warga Banyuwangi, dari desa hingga kota, dari pesisir hingga dataran tinggi.”
Banyuwangi — Tertib Mengelola, Adil Membagi, Maju Bersama! 🔴🏆🚀
Advertisement
