BANYUWANGI|mandhala.info , 24 SEPTEMBER 2026 — Sikap tegas dan kritis disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diajukan Pemerintah Daerah. Di tengah upaya menjaga roda pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah ketimpangan yang memerlukan jawaban lugas dari eksekutif!
Dalam Pandangan Umum yang dibacakan dalam Rapat Paripurna, Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dr. Ficky Septalinda, SE., MM. dan dibacakan oleh Bagus Amerta Dewa, SM., MM. menegaskan: perubahan anggaran ini menyimpan paradoks fiskal yang mencurigakan, serta mengancam kemandirian keuangan daerah
Advertisement
⚠️ PENDAPATAN TURUN, BELANJA NAIK — DARI MANA DITUTUP?
Angka berbicara sendiri:
– 🔻 Pendapatan Daerah turun Rp 19,17 Miliar — dari Rp 2,905 Triliun menjadi Rp 2,886 Triliun
– 🔺 Belanja Daerah naik tajam Rp 217,7 Miliar (7,46%) — dari Rp 2,917 Triliun menjadi Rp 3,135 Triliun
– ⚡ Kesenjangan sebesar Rp 236 Miliar justru ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang membengkak — bukan dari kinerja pendapatan yang membaik!
“APBD Perubahan ini tidak ditopang kinerja pendapatan, melainkan SILPA tahun lalu yang tidak terserap. Ini lampu kuning! Apakah cerminan perencanaan yang belum matang di 2025 atau ketidakmampuan OPD menyerap anggaran?” tegas Fraksi PDI Perjuangan.
🚨 KETERGANTUNGAN PUSAT 68% — KEMANDIRIAN FISKAL TERANCAM!
Fraksi menyoroti penurunan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 71 Miliar (3,46%) sebagai dampak langsung efisiensi nasional dan guncangan geopolitik. Ketergantungan yang mencapai 68% menjadikan Banyuwangi rentan setiap kali kebijakan pusat berubah!
Sementara itu, klaim kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 51,85 Miliar (6,48%) justru dipertanyakan tajam:
– Dari sektor apa kenaikan itu berasal?
– Apakah dari pajak dan denda yang mencekik rakyat kecil?
– Diminta rincian per jenis pajak dan retribusi secara transparan!
📌 TIGA PERTANYAAN PENTING TANPA JAWABAN
1. Belanja Mandatory — Siapa yang Dikorbankan?
Tambahan belanja Rp 217 Miliar untuk kebutuhan wajib harus dibuka secara rinci. Program apa yang dipangkas atau ditunda? Fraksi menegaskan: program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, dan infrastruktur rakyat tidak boleh jadi korban!
2. Rp 537 Miliar Harus Terserap dalam Kurang dari 90 Hari — Mungkinkah?
Sisa waktu efektif sangat terbatas. Pengalaman SILPA membengkak hingga Rp 319 Miliar tahun lalu menjadi pelajaran pahit. Jangan sampai perubahan ini hanya jadi dokumen mati yang kembali menumpuk di akhir tahun!
3. Pengeluaran Pembiayaan Naik Rp 25,64 Miliar — Untuk Apa?
Apakah untuk penyertaan modal BUMD atau hal lain? Fokus belanja harus untuk stimulus ekonomi rakyat, bukan birokrasi!
🔴 SERUAN FRAKSI PDI PERJUANGAN: TRANSPARANSI & JALAN KEMANDIRIAN
Fraksi PDI Perjuangan menuntut:
✅ Rincian lengkap sumber kenaikan PAD tanpa beban ke rakyat
✅ Daftar jelas kegiatan yang dipangkas untuk membiayai belanja tambahan
✅ Peta jalan kemandirian fiskal 2027–2029 — PAD harus tumbuh dari aset dan BUMD yang sehat, bukan semata pajak
✅ Tata kelola perencanaan yang lebih teliti, rapi, dan akuntabel
“Untuk hal-hal teknis akan dibahas mendalam di Pansus. Namun eksekutif wajib menjawab: untuk siapa anggaran ini dikelola? Apakah untuk kepentingan rakyat luas, atau sekadar menutupi kelemahan perencanaan?”
Dengan semangat kebersamaan namun tanpa menurunkan kewaspadaan, Fraksi PDI Perjuangan berjanji mengawal setiap langkah agar anggaran Banyuwangi benar-benar bekerja untuk Bumi Blambangan dan seluruh rakyatnya!
Banyuwangi Cerdas, Banyuwangi Adil, Banyuwangi Sejahtera! 🚀🔴
Advertisement
