TEGAS! MICHAEL EDI HARYANTO: SURAT EDARAN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT LEBIH BAIK DICABUT SAJA ATAU DIREMBUK ULANG  

BANYUWANGI|mandhala.info – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Michael Edi Haryanto, angkat bicara keras terkait kebijakan berupa Surat Edaran (SE) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Politisi ini menegaskan, bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.

Di sela-sela kesibukannya saat ditemui tim Media Mandala Info di ruang kerjanya, Michael menegaskan komitmennya

Bacaan Lainnya

Advertisement

“Apapun yang namanya kepentingan masyarakat, DPRD pasti akan menyetujui. Entah itu terkait Peraturan Daerah, Surat Edaran, atau kebijakan apa pun, selama itu untuk kebaikan bersama, pasti akan kami support penuh,” tegas Michael Edi Haryanto.

Namun, di sisi lain, Michael meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) lebih terbuka dan melibatkan DPRD sejak dini. Menurutnya, keterbukaan dan musyawarah adalah kunci agar kebijakan yang lahir tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari.

“Saya minta untuk yang kesekian kalinya, keterbukaan Pemda terkait kebijakan apa pun tolong bisa dirundingkan terlebih dahulu dengan kami pihak DPRD selaku wakil rakyat. Jangan sampai prosesnya berjalan, tapi kami justru menjadi bingung seperti yang sudah-sudah terjadi,” ungkapnya dengan tegas.

Minta SE Direvisi atau Dicabut

Lebih jauh, Michael Edi Haryanto menyuarakan harapannya agar Surat Edaran (SE) yang saat ini berlaku bisa ditinjau ulang secara total.

“Harapan saya, tolonglah khususnya untuk Surat Edaran tersebut, untuk bisa dirembuk kembali atau bahkan dicabut saja namanya jika dirasa tidak pas,” pinta Michael.

Alasannya sangat jelas dan berlandaskan pada kondisi Banyuwangi sebagai Kota Wisata. Michael menekankan bahwa pariwisata tidak mengenal jam kerja. Wisatawan bisa datang kapan saja, baik pagi, siang, sore, maupun malam hari, dan mereka pasti memiliki kebutuhan untuk berbelanja serta beraktivitas.

“Banyuwangi ini kan kota wisata. Pelancong kita tidak tahu datangnya kapan. Mereka butuh berbelanja untuk memenuhi kebutuhan selama dalam perjalanan. Jangan sampai kebijakan justru mempersulit masyarakat dan pelaku usaha,” tambahnya.

Michael berharap, kedepannya sinergi antara Eksekutif dan Legislatif bisa berjalan lebih harmonis, transparan, dan selalu mengutamakan kenyamanan masyarakat serta kemajuan sektor pariwisata Banyuwangi.

Laporan: Tim Mandala Info

Redaktur: Indah Razak

Advertisement

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *