TANJAB BARAT I Mandhala.Info – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sektor pertanian dan menjaga kesejahteraan petani. Hal itu terlihat saat Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, menerima kunjungan kerja Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Food Estate, Ida Bagus Purwalaksana, di ruang kerja Wakil Bupati, Jumat (22/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan sejumlah program strategis Kementerian Pertanian RI yang tengah berjalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Advertisement
Dalam pertemuan itu, pihak Kementerian Pertanian turut didampingi perwakilan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Jambi, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, serta Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
Sementara Wabup Katamso hadir bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjab Barat.
Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Pertama, peningkatan kualitas pembibitan kopi unggul guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Kedua, optimalisasi lahan padi agar indeks pertanaman meningkat menuju IP 300 atau tiga kali masa tanam dalam setahun.
Ketiga, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program pertanian berjalan lebih maksimal di lapangan.
Wabup Katamso menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di Tanjab Barat, khususnya komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan padi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas pelatihan dan bantuan dari Kementerian Pertanian. Tanjab Barat siap bersinergi, termasuk dalam pembentukan Brigade Pangan untuk mendukung peningkatan produktivitas padi dan perluasan areal tanam,” ujar Katamso.
Tidak hanya menerima arahan dari pemerintah pusat, Pemkab Tanjab Barat juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan penting yang dinilai mendesak bagi petani daerah
Salah satunya adalah permintaan bantuan revitalisasi sistem pengairan dan infrastruktur sungai di sejumlah wilayah rawan banjir seperti Kecamatan Pengabuan, Bram Itam, dan Betara. Menurut Pemkab, perbaikan pengairan sangat penting agar bantuan bibit pertanian tidak rusak akibat terendam banjir.
Selain itu, Pemkab Tanjab Barat juga mengusulkan kebijakan penetapan harga dasar atau floor price kelapa minimal Rp5.000 per butir guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
“Mengingat mayoritas masyarakat Tanjab Barat merupakan petani kelapa, kami berharap ada kebijakan floor price demi menjaga kesejahteraan petani dari fluktuasi harga pasar,” tegas Katamso.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan jajaran Kementerian Pertanian RI untuk memperkuat koordinasi teknis di lapangan demi mempercepat peningkatan produktivitas pertanian serta mewujudkan swasembada pangan di daerah.
Wira Saputrah
Kabiro
Advertisement
