Banyuwangi|mandhala.info, 20 Mei 2026 – Sebuah pemandangan tak biasa terlihat di salah satu ruas jalan utama di wilayah Kecamatan Silir Agung, Desa Sneporejo, dusun Silir Krombang.
Puluhan pohon pisang kini di tanam oleh warga setempa di tengah badan jalan yang sudah rusak parah, berlubang, dan tak terawat berbulan-bulan lamanya. Tindakan warga setempat yang menanam pohon pisang di atas aspal yang hancur ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk protes nyata atas ketidakpedulian dan kelambanan pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur yang rusak.
Advertisement
Jalan yang seharusnya menjadi penghubung vital antarwilayah tersebut kini nyaris tak berfungsi sebagaimana mestinya. Lubang-lubang besar dan kerusakan parah membuat kendaraan roda dua maupun roda empat kesulitan melintas, sering kali menyebabkan kerusakan kendaraan hingga kecelakaan lalu lintas. Sudah berulang kali warga menyampaikan keluhan dan permohonan perbaikan kepada dinas terkait, namun hingga kini tak ada tanda-tanda perbaikan. Anggaran yang diklaim telah disiapkan, hingga janji-janji yang diucapkan dalam berbagai pertemuan, nyatanya hanya berakhir sebagai janji manis yang tak kunjung ditepati.
Warga akhirnya mengambil langkah sendiri sebagai bentuk kekesalan. Bagi mereka, menanam pohon pisang di jalan yang rusak adalah cara menyindir bahwa jalan raya yang seharusnya diperbaiki malah dianggap lebih berguna jika dijadikan lahan pertanian, karena tak ada keberpihakan pemerintah untuk memulihkan fungsinya. “Daripada jalan ini dibiarkan rusak dan membahayakan kami setiap hari, lebih baik kami tanami pisang. Setidaknya ada manfaatnya, daripada hanya jadi sumber bahaya,” ujar salah satu warga setempat.
Fenomena ini menjadi cermin buramnya pengelolaan infrastruktur di daerah. Pemerintah daerah kerap gencar melakukan kampanye pembangunan, namun kenyataannya abai terhadap pemeliharaan jalan yang sudah ada. Keluhan masyarakat kerap dianggap sepele atau hanya sekadar formalitas belaka. Padahal, kerusakan jalan yang dibiarkan lama tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi dan keselamatan, tetapi juga mencoreng kinerja pemerintahan yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan publik.
Tindakan warga ini adalah teguran keras. Sudah saatnya pemerintah daerah membuka mata dan telinga, berhenti berjanji, dan segera turun tangan memperbaiki fasilitas umum. Jalan raya bukanlah lahan pertanian, melainkan sarana penunjang ekonomi dan mobilitas warga. Jika pengelolaan infrastruktur masih diabaikan, jangan heran jika protes-protes warga akan muncul dalam bentuk-bentuk lain yang semakin mencerminkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Publik pun berharap, peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi para pemangku kebijakan agar lebih tanggap dan bertanggung jawab atas setiap fasilitas yang menjadi hak masyarakat. Jangan sampai, kelalaian dalam hal sekecil apa pun, berubah menjadi bukti nyata ketidakmampuan melayani rakyat.
(Nanang)
Advertisement
