BANYUWANGI|mandhala.info,24 SEPTEMBER 2026 — Sikap tegas dan cermat disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Di tengah ancaman perlambatan ekonomi dan pemotongan dana pusat, Fraksi Golkar menegaskan: belanja melonjak tak seimbang, birokrasi makin gemuk, sementara bantuan ke rakyat dipangkas — ini bukan arah yang benar!
Pandangan Umum yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ini menyoroti sejumlah ketimpangan mendasar yang harus dijawab oleh Pemerintah Daerah tanpa menunda!
Advertisement
🔴 PENDAPATAN: NAIKNYA PAD HARUS DIBUKTIKAN DI LAPANGAN, BUKAN DI KERTAS!
– ✅ Apresiasi kenaikan PAD sebesar Rp 51,85 Miliar (6,48%) — didorong retribusi daerah Rp 34,9 Miliar dan pengelolaan kekayaan daerah Rp 11,95 Miliar. Langkah yang tepat, namun harus terealisasi nyata, bukan sekadar angka proyeksi!
– 🔻 Pendapatan Transfer turun tajam Rp 71,02 Miliar — pemotongan pusat Rp 77,55 Miliar hanya tertutup sebagian oleh kenaikan bantuan provinsi Rp 6,5 Miliar. Ketergantungan pada dana luar masih sangat rentan
– ⚡ Fraksi Golkar menegaskan: penggalian sumber pendapatan baru harus berjalan dengan penegakan aturan yang tegas, transparan, dan tanpa membebani rakyat berlebihan!
⚡ BELANJA: BIROKRASI MENGGEMUK, BANTUAN RAKYAT DIPANGKAS! INI TIDAK BISA DIBENARKAN!
Ini poin paling kritis:
Tabel
Uraian Perubahan Keterangan
Total Belanja Naik Rp 217,7 Miliar (7,46%) Dari Rp 2,91 Triliun → Rp 3,13 Triliun
Belanja Barang & Jasa Naik Rp 173,96 Miliar Dominasi terbesar — apakah untuk program rakyat atau birokrasi?
Belanja Pegawai Naik Rp 57,04 Miliar Perlu dipastikan murni kebutuhan wajib
Belanja Modal Naik Rp 86,11 Miliar Positif — jalan, irigasi, gedung harus segera dikerjakan!
Bantuan Keuangan/Transfer Turun Rp 115,4 Miliar ⚠️ PANGKASAN — jangan sampai program desa & masyarakat miskin jadi korban.
“Penambahan Rp 173,96 Miliar untuk barang dan jasa di tengah pemotongan bantuan keuangan sebesar Rp 115 Milyar mengesampingkan semangat efisiensi! Jangan kita menggemukkan mesin birokrasi, namun mengerutkan porsi pembangunan yang menyentuh langsung rakyat di desa dan kelurahan!” tegas Fraksi Golkar.
🚨 DEFISIT MELEBAR — BERSANDAR PADA SILPA RAKSASA, BUKAN KINERJA!
Defisit anggaran melonjak drastis dari Rp 12,59 Miliar menjadi Rp 249,47 Miliar — jurang yang hampir sepenuhnya ditutup dari SILPA sisa tahun lalu yang membengkak dari Rp 57,36 Miliar menjadi Rp 319,88 Miliar!
“SILPA sebesar ini ibarat pisau bermata dua! Di satu sisi menyelamatkan postur anggaran, di sisi lain — ini bukti nyata kelemahan perencanaan dan ketidakmampuan menyerap anggaran tahun sebelumnya! Ke depan, tata kelola perencanaan harus dievaluasi total!”
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan naik Rp 25,64 Miliar menjadi Rp 70,41 Miliar — semata untuk pembayaran cicilan utang. Komitmen melunasi kewajiban patut dihargai, namun anggaran tambahan Rp 217 Miliar harus benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menutupi lubang keuangan!
🔴 TEGAS FRAKSI GOLKAR: SISA WAKTU SINGKAT, TIDAK BOLEH GAGAL LAGI!
– ⏰ Sisa waktu kurang dari 90 hari — tambahan anggaran hampir Rp 537 Miliar harus terserap tuntas. Jangan sampai jadi SILPA lagi di 2027!
– 📋 Prinsip kehati-hatian bukan kata-kata kosong — setiap pergeseran anggaran harus terukur, rasional, dan terhubung langsung dengan kesejahteraan rakyat!
– 🤝 Fraksi Golkar meminta Bupati memberikan jawaban jelas dan terperinci atas seluruh catatan ini demi kebaikan Banyuwangi tercinta!
“Pemasukan kita sedang rentan, namun hasrat belanja terus mengembang. Keseimbangan ini harus dikembalikan segera — demi rakyat, demi Banyuwangi!”
DPRD Banyuwangi Mengawal! Transparansi! Akuntabilitas! Kesejahteraan Rakyat Utama!
Advertisement
