Tanjungpinang, mandhala.info— Ratusan nelayan dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau turun ke jalan dan menggelar aksi damai di depan Gedung Daerah Tanjung pinang, Kamis (15/5/2025). Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada nelayan tradisional dan berpotensi merusak ekosistem laut.
Para peserta aksi datang dari Kabupaten Natuna, Bintan, Lingga, hingga Kota Tanjung pinang. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Nelayan Nusantara (FKNN) serta didukung berbagai organisasi nelayan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), KNTI, LKPI, dan HMNI.
Advertisement
Tiga Tuntutan Utama
Dalam orasinya, massa menyuarakan tiga tuntutan utama:
1. Menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) yang dianggap memberatkan nelayan kecil.
2. Menolak pembatasan wilayah tangkap hingga 12 mil laut dari garis pantai, yang dianggap menyulitkan nelayan tradisional dalam mencari ikan.
3. Menolak aktivitas penambangan pasir laut karena dinilai merusak ekosistem dan habitat laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan.
Ketua HNSI sekaligus Ketua FKNN Kepri, Distrawandi, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk keprihatinan nelayan terhadap kebijakan yang tidak melibatkan mereka dalam perumusannya.
“Kami merasa nelayan makin lama makin terpinggirkan. Semua kebijakan datang dari atas tanpa mendengar suara kami di lapangan. PP 11/2023, pembatasan wilayah tangkap, hingga tambang pasir, semuanya menyudutkan nelayan kecil,” tegas Wandi dalam orasinya.
Ia juga mengecam ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dalam aksi tersebut. “Kami datang jauh-jauh, berharap didengar langsung oleh pemimpin daerah. Tapi tak satupun dari mereka hadir menemui kami. Ini menunjukkan lemahnya keberpihakan kepada nelayan,” ujarnya kecewa.
Massa kemudian melanjutkan aksi damai ke Kantor DPRD Kepri di Pulau Dompak. Di sana, Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menemui langsung para demonstran dan berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat.
Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Samuel Sandi Rundu padang, juga hadir dan menyatakan akan menyalurkan aspirasi para nelayan kepada DPRD dan Gubernur Kepri.
- Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian serta Satpol PP.
